Kepada Buruh dan AHY, Dengarkan Cerita Mahfud MD Tentang UU Omnibus Sebelum Demo!
Penampilan Mahfud MD dalam acara ILC beberapa waktu lalu sukses membuat oposisi tercengang. Gatot, Amien Rais hingga Cikeas dibuat tak berkutik. Kali ini saya tertarik mmebahas dari segi UU Omnibus law. Terkadang maksud baik bila diplintir sebagai sesuatu buruk oleh pihak-pihak tertentu bisa jadi menakutkan. Baiknya sebelum demo pahami dulu apa yang melatar belakangi keluarnya undang-undang ini. Meski tak paham isi, kalau tahu dasarnya maka tak akan mudah dipengaruhi pemikiran-pemikiran sesat yang kadang memutar balikkan fakta.
Sekitar bulan Juli ada berita perbandingan produktivitas buruh RI dengan negara lain. Dilansir dari CNBC, tingkat produktivitas pekerja di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain. Parahnya berita lain menyebut upah kita termasuk paling mahal. Seperti yang dikatakan Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebut upah buruh di Indonesia terbilang mahal di Kawasan ASEAN, namun sayangnya tak dibarengi dengan produktivitas.
"Ini yang menyebabkan kenapa investor lari ke Vietnam, karena labour cost mahal tapi tak diikuti dengan produktivitas," ujarnya dalam Webinar CNBC Indonesia "Lulusan Vokasi Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional" di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tingkat produktivitas pekerja Indonesia dalam periode 2010-2017 masih berada pada level rendah, dengan hanya tumbuh 3,8%, lebih lambat jika dibandingkan negara tetangga. Diketahui tingkat produktivitas di Thailand mencapai 5,3%, Vietnam 5,8%, Filipina 4,1%, dan Kamboja 4,3%. Bahkan indikator Total Factor Productivity (FTP) Indonesia pada periode yang sama tumbuh -1,5%.
Tentunya para buruh di Indonesia harus sadar bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, keahlian yang dibutuhkan juga bertambah. Kalau yang selama ini yanh dipikirkan kapan perusahaan menaikkan gaji, maka saat ini pertanyaan berubah menjadi apa yang harus dikuasai agar bisa terus bertahan di perusahaan. Ini dari segi buruh, lantas bagaimana dari segi perusahaan atau investor. Cerita Mahfud MD di ILC mengungkapkan bagaimana sulitnya investasi di Indonesia hingga melahirkan UU Omnibus law.
Pertama, menurut cerita Mahfud, dulu ketika pak Alwi Shihab di jaman pak SBY menjadi duta besar untuk urusan keliling di Timur Tengah, tujuannya membawa beberapa investor. Dari negara-negara OKI, mereka membawa ratusan juta US Dollar untuk investasi. Saat itu langsunh diterima pak SBY dan diberi karpet merah oleh wapres, JK. Ternyata sesudah mau dieksekusi malah tidak bisa karena katanya bertentangan dengan peraturan ini. Sesudah masuk di eselon dua sebuah departemen ada Kepresnya ini, ada aturan lain yang tak membolehkan. Ada juga alasan Undang-Undang lain nomer sekian yang menghambat. Akhirnya para investor keburu pulang padahal sudah datang ke sini. Inilah penyebab munculnya pemikiran untuk menyerdehanakan peraturan.
Kedua, ketika tahun kedua Jokowi jadi presiden, dia pergi ke Tanjung Priok melihat dwelling time. Bongkar muat kapal membutuhkan waktu cukup panjang hingga 7-8 hari. Beliau bertanya apa tidak bisa dilakukan selama 2 hari dan dijawab bisa oleh Darmin Nasution. Ternyata di lapangan tetap tidak bisa dilakukan karena setelah ditata, ada Undang-Undang lain yang beda. Sesudah diselesaikan di bea cukai, di imigrasi beda lagi. Ketika pak Luhut jadi Menkopolhukam, beberapa orang seperti Mahfud MD, Jimly Assidique, dan Indiarto Senoaji diundang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Luhut mempertanyakan bagaimana menghadapi aturan yang banyak dan dijawab para pakar dengan membuat Omnibus Law (cerita tahun 2016). Setelah dikerjakan, tiba-tiba Luhut direshuffle ke Menteri Kemaritiman.
Waktu itu terpikir kalau Jokowi ingin menyerdehanakan aturan-aturan di Indonesia. Mahfud MD terlibat di pembahasan tingkat Kemenkumham hingga mengikuti seminar skala internasional untuk mempelajari cara menata regulasi. Masalah-masalah seperti tumpang tindihnya peraturan dan membuka lapangan kerja yang melandasi keluarnya UU Omnibus Law. Mahfud membongkar bahwa Said Iqbal bolak-balik ke kantornya meminta 13 usul dan sudah ditampung. Dalam artian sudah didiskusikan dan pasalnya berubah. Artinya proses penyerapan aspirasi sudah jalan.
Kalau saat ini banyak demo-demo oleh para buruh, apakah mereka sudah bertanya pada Said Iqbal sejauh mana komunikasi dengan pemerintah. Apakah mereka paham kalau produktivitas mereka dicap terendah dengan tuntutan upah yang begitu tinggi? Apakah mereka pernah menempatkan posisinya sebagai pemilik perusahaan? Meski aset di mana-mana, hutang perusahaanpun tak kalah banyak. Ketimbang membayar gaji karyawan dengan pendidikan rendah dan tuntutan tinggi, mending mengganti pekerjaan dengan robot dan hanya memperkerjakan satu dua orang lulusan S2. Pernahkah buruh-buruh tersebut memikirkan hal demikian?
Untuk Demokrat dan AHY, harusnya kalian semua bertanya pada SBY apa penyebab investor Timur Tengah kabur di jamannya. SBY tentu belum pikun terkait rumitnya aturan di jamannya. Kalau begitu kenapa tak mendukung UU omnibus law yang jelas-jelas solusi bagi investor? Demokrat dan Cikeas malah memilih menjadi pecundang dengan memanfaatkan kebodohan sebagian rakyat untuk membuat kerusakan dan penolakan. Sekarang kita tahu, bukan hanya rakyat kita saja, tapi para mantan penguasa yang kaya raya juga ikut menghambat Indoensia untuk menjadi negara maju. Tapi selama Jokowi berkuasa, artinya Tuhan lebih sayang rakyat Indonesia ketimbang musuh dalam selimut.
Begitulah kura-kura
Referensi:
Komentar
Posting Komentar