TOP news

Masyarakat Indonesia, khususnya yang awam harus mengetahui bahwa Omnibus Law tidak merusak lingkungan. Hal ini perlu, karena ini sering menjadi bahan gorengan oleh para SJW (Social Justice Warrior) laknat untuk mengadu domba pemerintah dan masyarakat. Dan tentunya para mafia AMDAL, juga LSM yang lapaknya terancam. Karena itu, di sini penulis mencoba menjelaskan dengan bahasa awam, tentang Omnibus Law yang berhubungan dengan lingkungan. Benarkah AMDAL dihilangkan? Isu yang paling utama soal lingkungan adalah dihilangkannya AMDAL. Apa itu AMDAL? Singkatnya AMDAL adalah proses analisis dampak kegiatan suatu perusahaan terhadap lingkungan. Jadi sebelum investor berinvestasi, ada proses analisis dulu tentang dampak perusahaan investor tersebut terhadap lingkungan. Jika layak, maka akan terbit dokumen AMDAL sebagai salah satu syarat mendirikan usaha bagi investor. Yang menjadi masalah, dalam prosesnya AMDAL ini melibatkan juga pemerhati lingkungan yang kebanyakan adalah LSM-LSM yang te...

TOP news  - Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan daging murah bersubsidi untuk warganya. Tak hanya pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) saja, para pekerja harian lepas (PHL) dan pekerja prasarana dan sarana umum (PPSU) juga akan mendapatkan jatah. Direktur Utama PT Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusuma mengatakan, agar distribusi daging bersubsidi tepat sasaran akan dijual melalui rumah susun (rusun). Target utama untuk daging bersubsidi adalah pemegang KJP, PHL, dan PPSU. "Pak Gubernur kan ingin cashless, agar terekam datanya dan tidak salah bagi. Targetnya kan untuk pemegang KJP dan yang punya rekening Bank DKI seperti PHL dan PPSU," kata Marina, Sabtu (4/6/2016). Dia mengatakan, sebanyak 102 ton daging sapi akan dibeli oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP). Jumlah tersebut yang akan disubsidi Pemprov DKI Jakarta dan didistribusikan untuk pemegang KJP, PHL, dan PPSU. "Nanti 102 ton mau dibeli Dinas KPKP. Harganya jadi Rp39 ribu per kilogram,...

TOP news–   Sepertinya Ahok bukan hanya media Darling di Indonesia saat ini. Namun media no 2 terbesar di Amerika pun turut membahas dan menurunkan berita seputar Ahok. Harian The New York Times edisi 5 Juni 2016 mengulas sosok Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  atau Ahok. Harian dengan oplah nomor dua terbesar di Amerika Serikat (AS) itu menyebut Ahok sebagai sosok yang mengguncang sistem perpolitikan Indonesia yang dikendalikan oleh kaum elite partai. Sistem perpolitikan yang terguncang itu, kata harian tersebut, adalah sistem yang dikuasai keluarga dinasti politik, para mantan jenderal, atau para pebisnis kaya. Dikatakan bahwa politisi di daerah “disandera” oleh kepentingan politisi nasional. Dalam sistem semacam itu, walau unggul dalam survei, para calon kepala daerah kadang-kadang tidak dapat berbuat banyak. Partai politik umumnya meminta “mahar” untuk pencalonan dan mensyaratkan untuk membiayai sendiri kampanye politik. New York Times men...

Republika/Tahta Aidilla REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Teman Ahok sedang ketiban sial. Relawan yang bertugas mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju melalui jalur independen di Pilgub DKI 2017, tersebut harus berurusan dengan hukum di Singapura. Dua pendiri Teman Ahok, yaitu Amalia Ayuningtyas dan Richard Saerang saat ini masih ditahan Imigrasi Singapura. Hal itu terkait aktivitas keduanya di negeri kota itu yang menghadiri acara Food Festival. Amalia dan Richard ditangkap petugas imigrasi, lantaran diduga kuat melakukan kegiatan yang mengandung unsur politik. Hal itu diperkuat dengan pernyataan CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi yang juga pendukung Ahok. Melalui akun  Twitter , @datuakrajoangek, ia mengecam pemerintah Singapura yang terkesan paranoid dengan kehadiran dua aktivis muda tersebut. "Mohon doanya agar dua orang pengurus @temanAhok bisa dibebaskan segera oleh pihak imigr...

TOP news  - Setelah era Soeharto pasca 1998, tidak ada lagi kekuatan politik dominan. Siapa pun yang berkuasa harus berbagi. Jika tidak, yang lain akan bersatu dan merongrong. Ketegasan dipelintir menjadi anti-demokrasi. Karena itu organisasi ‘swadaya’ dibentuk sebagai pasukan garis depan yang siap dikorbankan kapan saja tanpa harus menyeret tuan-nya.   Anda jangan berpikir Pemilihan Langsung adalah hasil perjuangan demokrasi partai politik. Pemilihan Langsung adalah jalan tengah agar semua parpol tetap memiliki posisi tawar. Karena seperti tender pemerintahan, partai politik berkompetisi dengan aturan tak tertulis.  Yang menang mendapat bagian terbesar namun yang kalah juga tetap dapat bagian. Jika ada yang tidak puas, gertakan dan gosip mulai muncul. Setelah tebusan dipenuhi, lambat laun issue itu menghilang. Ini terjadi karena tidak ada sosok yang bersih di elite politik. Semua memegang kartu dosa yang lain. Untuk meredam gejolak sosial 250juta rakyat,...

TOP news-   Gubernur DKI  Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama tengah diterpa banyak isu negatif. Mulai dari permasalahan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya, hal ini memberikan dampak positif bagi dirinya.  Ahok  mengatakan, hal ini juga sama saja dengan mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah 2017 mendatang. "Enggak usah deklarasi. Tiap hari orang diserang semua sudah deklarasi kok," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/4). Walaupun sering mendapatkan serang negatif dari lawan politiknya, mantan Bupati Belitung Timur ini merasa santai. Menurutnya warga Jakarta sudah pintar dalam memilih pemimpinnya sehingga tidak masalah jika ternyata dirinya kalah dalam Pilkada mendatang. "Kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Ada yang lebih jujur dari saya, jangan pilih saya. Kamu harus dapatkan yang te...

foto kompas.com TOP news - Direktur utama Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan bahwa pembayaran pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras dilakukan melalui transfer ke rekening Bank DKI. Ia membantah jika pembayaran itu dilakukan tunai dengan uang cash. "Yang benar pembayarannya itu kami terima di Bank DKI rekening kami. Rekening kami Bank DKI sudah lama, bukan gara-gara kami jual ini (baru buka), enggak," ujar Abraham di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016). Abraham mengaku bingung jika pembayaran pembelian sebagian lahan itu dilakukan tunai dengan uang cash. Pasalnya akan sulit membawa uang ratusan miliar rupiah dalam bentuk cash. "Ini yang bikin saya jadi tambah bingung, karena gini lho, Rp 755 miliar, saya ambil tunai, cash, mesti pakai berapa kontainer kalo begitu. Itu tidak benar," kata Abraham. Saat penandatanganan perjanjian, lanjut Abraham, Pemprov DKI meminta RS Sumber Waras membuat kuitansi. Kuitansi yang dimi...

TOP news -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu, Kamis (14/4). Dua saksi lain juga dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi suap penghentian penyelidikan korupsi PT Brantas Abipraya yang ditangani Kejati DKI. Dua saksi itu ialah Direktur Operasional PT Brantas Abipraya Syarif  dan Staf Ahli Badan Pemeriksaan Keuangan Khairiansyah Salman. “Mereka akan diperiksa sebagai saksi,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Kamis (14/4). Yuyuk menjelaskan, mereka akan digarap untuk tersangka yang diduga sebagai perantara suap, Marudut. Ini pemeriksaan Sudung dan Tomo untuk kedua kalinya. Dua jaksa ini sebelumnya sudah pernah diperiksa hingga pukul 5.00 pagi, pascaoperasi tangkap tangan KPK akhir Maret 2016 lalu. KPK.  Selain itu, keduanya juga digarap tim Jaksa Agung Muda Pengawasan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan di...