Kalah di Pilgub NTT, Anak Buah SBY Ngamuk Minta UNESCO Surati Jokowi Soal Komodo!
Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kader Demokrat kesurupan seperti SWJ. Padahal pemerintah saat ini sedang fokus pada pemberayaan UMKM. Termasuk Sri Mulyani yang kemarin menyentil era Orba yang tak pernah mencatatkan aset bangunan dan tanah sebagai milik negara. Anehnya, gembong Cikeas yang tak diusik malah mencari gara-gara meminta UNESCO menyurati Jokowi. Apa mereka tak puas sudah memprovokasi rakyat untuk menolak UU omnibus law? Kini kader yang kalah Pilgubpun harus turun gunung menjegal kebijakan pemerintah lainnya.
Masih ingat nama Benny Harman? Kader Demokrat yang diisukan microponenya mati saat rapat dengan DPR. Dia juga yang ngamuk-ngamuk saat pemerintah mengesahkan UU cipta kerja. Saat semua fraksi patuh jalannya rapat, kader Demokrat ini seperti orang kerasukan terial sana-sini. Padahal jauh hari SBY pernah mendukung UU ini setelah kunjungan Airlangga. Benny juga sempat menegaskan kalau Demokrat mendukung UU. Tapi, akhirnya mereka balik badan dan memilih menjadi musuh negara di mana ada kebijakan baik langsung menjadi penentang utama. Mungkin benar ada hubungannya lantaran Benny kalah dalam Pilgub NTT 2018 silam seperti yang diisukan akun digeeembok.
Kini setelah isu salah satu pulau tempat habitat komodo (pulau Rinca) dijadikan wisata Jurrasic Park mulai ramai, Demokrat kembali tak ingin kehilangan panggung. Rupanya keputusan Jokowi menarik Gerindra ke pemerintahan sangatlah tepat. Kalau tidak, pemerintah akan lebih kewalahan lagi dengan penolakan partai besar. Demokrat yang jumlah suaranya gurem saja sudah cukup merepotkan seperti saat ini. Meski jumlah massa kecil, rupanya uang tak berseri mereka masih banyak hingga ada isu mereka yang mendanai demo. Tapi, melihat gelagat mereka belakangan, jadi tambah mengkonfirmasi isu yang beredar.
Sejatinya pembangunan Jurrasic Park hanya bertujuan untuk menghidupkan ekonomi daerah, apalagi di tengah suasana pandemi di mana banyak orang kehilangan pekerjaan. Pembangunannya pun tetap memikirkan lingkungan sekitar dan tak mengganggu habitat komodo. Kita tak bisa mengabaikan penduduk di sana yang antusias mendapat pekerjaan baru dari tempat wisata Jurrasic Park. Biarlah satwa yang dilindungi hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar yang nanti akan makin sejahtera. Setiap kebijakan pasti ada plus minusnya.
Pembukaan areal sawah juga merusak ekosistem sekitar, termasuk pembangunan perumahan. Tapi kita tidak bisa menafikkan kebutuhan manusia yang terus bertambah seiring meningkatnya populasi. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan dampak kerusakan lingkungan saat pembangunan dilakukan. Coba tanya SWJ atau kader Demokrat yang sok membela alam sekitar. Apa mobil mereka yang digunakan selama ini tak menggunakan BBM yang mencemari lingkungan? Apa pakaian dan bahak kimia yang mereka gunakan juga tak berdampak ke lingkungan atau ekosistem binatang dan tumbuhan? Tentunya mereka tahu ada efek negatif, tapi karena terpaksa jadi bagaimana lagi.
Apa yang dilakukan Benny Harman dengan melibatkan UNESCO justru menunjukkan ketergantungannya pada pihak asing. Seperti diberitakan cnnindonesia.com, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman meminta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) menyurati Presiden Joko Widodo secara resmi agar menghentikan mega proyek pemugaran kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Saya minta PBB dalam hal ini UNESCO secara resmi menyurati Presiden RI untuk menghentikan proyek tersebut! Harus mutlak dihentikan," kata Benny lewat pesan singkat Selasa (27/10).
"Itu bukan saja milik Indonesia, tapi milik dunia. Dunia harus mlindungi ekosistem komodo ini," tutur anggota Komisi II DPR RI itu.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno menyatakan bakal mengawasi jalannya proyek pembangunan 'Jurassic Park' di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, NTT. KLHK ingin memastikan, tidak ada komodo yang menjadi korban.
"Nggak boleh ada satu ekor pun komodo yang mati. Oleh karena itu saya memastikan lagi. Kamis saya ke Pulau Rinca, memastikan protokol yang lebih ketat lagi. Terutama pada pekerja," ungkap Wiratno.
Sementara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOPLBF) menyatakan pemugaran kawasan TNK bertujuan meningkatkan fasilitas pariwisata di habitat kadal raksasa tersebut.
Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina mengklaim pemerintah tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam proses pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut.
Selain itu, klaim Shana, pihaknya selalu terbuka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan masyarakat lokal terkait rencana pengembangan pariwisata di tempat tinggal hewan endemik tersebut.
Tak heran media seperti CNN selalu terdepan memberitakan partai Demokrat, karena SBY memang duduk sebagai komisaris di sana. Ironisnya sebagai mantan pemimpin 2 periode, SBY dan cecunguknya hanya bisa merusuhi kebijakan pemerintah tanpa memberi solusi. Saat awal pandemi permintaan lockdown yang digaungkan Demokrat belakangan malah dikecam WHO. Lockdown bukannya memutus rantai virus, malah menimbulkan banyak kematian dan menghantam perekonomian. Untungnya presiden kita bijak dengan memberlakukan PSBB agar roda ekonomi tetap jalan. Kini aturan new normal diiringi UU omninus law untuk membuka lapangan kerja baru serta memberdayakan UMKM.
Anggap saja seruan-seruan gembong Cikeas sebagai ujian penghambat untuk kemajuan bangsa. Kita sebagai rakyat waras harus terus mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan keliar dari pendemi. Semoga Tuhan membungkam para politisi busuk yang selalu membawa nama rakyat untuk ambisi pribadi dan golongannya.
Begitulah kura-kura
Referensi:
Komentar
Posting Komentar