Kasus Ahok dinilai tak layak dilanjutkan, ini penjelasan hukumnya

TOP News - Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi polemik. Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menilai, proses hukum seharusnya dihentikan. Hendardi merujuk dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berdasarkan aturan tersebut, pihak yang diduga melakukan penodaan agama, kemudian telah meminta maaf, proses hukum seharusnya dihentikan. "Saya menyatakan bahwa proses pidana atas dugaan penistaan agama atas Basuki semestinya tidak berlanjut, karena yang bersangkutan telah meminta maaf," ucap Hendardi saat dihubungi wartawan, Senin (5/12). Sebab, dia menjelaskan, pada Pasal 2 aturan itu, berbunyi: (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Neger...