Sponsor

Thursday, July 21, 2016

Ahok Hapus Dana Reses Secara Tunai, DPRD DKI : Kami Ogah Jumpa Rakyat Lagi, Ngambek!

TOP News- Kebijakan Pemprov DKI tidak lagi memberikan uang tunai kepada legislator daerah untuk membiayai kegiatan politiknya mulai berdampak. Sebagian kalangan DPRD DKI ogah bertemu masyarakat saat masa istirahat persidangan atau reses.



Anggota Komisi B DPRD DKI, William Yani, mengaku sejak digulirkan kebijakan non tunai untuk dana reses, ia tidak lagi melaksanakan kegiatan tersebut.

“Saya bingung menghadapi konstituen. Dengan dana non tunai ini apa yang bisa lagi saya bantu untuk warga bila mereka meminta bantuan untuk perbaikan sarana dan prasarana di lingkungannya,” ujar pria yang akrab disapa Yani ini, Rabu (18/5).


Tidak hanya itu, politisi PDI Perjuangan inipun mengaku kerap diprotes warga. Pasalnya warga menganggap dirinya tidak lagi mempercayai mereka untuk mengurus berbagai persiapan reses.


Misalnya saja terkait konsumsi, penyewaaan pemasangan tenda dan kursi. “Sebelumnya saya mempercayakan warga dan memberikan uang kepada mereka untuk menyiapkan berbagai sarana penunjang kegiatan reses. Tapi dengan sistem keuangan saat ini tidak bisa lagi, karena harus diserahkan pihak ketiga bukan lagi ke warga,” ucap Willy.


Minta sumbangan


Belum lagi bila ada warga yang meminta sumbangan untuk perbaikan sarana seperti tempat ibadah. “Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang sudah tidak diperbolehkan lagi kami memberikan bantuan uang tunai kepada warga melalui dana reses,” tukasnya.


Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif. Politisi Partai Gerindra ini tidak menampik bila banyak masyarakat masih menganggap kedatangan anggota dewan ke wilayahnya dengan membawa uang untuk membantu memperbaiki lingkungannya.


“Tapi saat ini tidak bisa lagi. Ya paling saya hanya minta maaf dan menjelaskan kepada warga bahwa sistem keuangan anggaran saat ini tidak memperbolehkan hal itu. Semua sistem non tunai. Paling kami hanya menjaring berbagai keluhan dan masukan untuk kemudian kami usulkan dalam program anggaran daerah,” ungkapnya.


Temuan BPK


Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris DPRD DKI, Yuliadi membenarkan bahwa sistem pembiayaan reses bagi anggota legislator daerah ibukota tidak lagi tunai. Melainkan harus melalui sistem transfer. Termasuk penyediaan saranan penunjang. Seperti konsumsi, tenda dan kursi diserahkan ke pihak ke tiga atau orang pendamping yang dipercaya anggota dewan yang bersangkutan yang memang tidak menerima gaji dari Pemprov DKI.


“Kemarin kami berikan uang tunai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi tahun ini tidak kami lakukan lagi. Semua pembayaran melalui sistem transfer,” kata Yuliadi.


Sekadar diketahui 106 anggota DPRD DKI mendapat hak reses tiga kali dalam setahun, yakni April, Agustus dan November. Setiap putaran. setiap anggota wajib menyambangi konstituennya di enam titik lokasi. “Satu putaran dialokasikan anggaran belum dipotong pajak sebesar Rp102 juta melalui sistem non tunai,” pungkas Yuliadi. [jurnalpolitik.com]

16 comments:

  1. Susah ya mau korupsi sekarang..he he he. Salut buat jokowi ahok....

    ReplyDelete
  2. Susah ya mau korupsi sekarang..he he he. Salut buat jokowi ahok....

    ReplyDelete
  3. Sumbangan mah pake gaji bisa kleee....

    ReplyDelete
  4. Sumbangan mah pake gaji bisa kleee....

    ReplyDelete
  5. Maunya ahok ini apa, nyusahin orang dpr aja, wkkkkkkkkkkkkkkkkk

    ReplyDelete
  6. Lu nyusahin sajapun Hok, apalagi yang bisa di Korupsi, kalau setiap gerak gerik diawasi. Mati sajalah aku kalau kayak gitu. hahaha........

    ReplyDelete
  7. Rasain maling2 DPRD.. tau diri dikit dunk.. nyolong melulu sih

    ReplyDelete
  8. Sistem apaan tuh kok reses ada kewajiban mengeluarkan uang untuk perbaikan infrastruktur??? Itu kan hanya kemauan dpr yg telah menjadi tradisi... DIRUBAH reses hanya mencakup penggalian informasi potensi pengembangan kesejahteraan masyarakat.

    ReplyDelete
  9. Tinggal transfer saja kok bilang susah??

    ReplyDelete
  10. kapan itu berlaku di setiap propinsi di Indonesia ini ya?? ayo P.Jokowi & P.Ahok, di Audit dong masing-masing daerah? pasti seru nich.Berita akn menghangat dan masyarakat semakin dibuka mata hatinya.... Bravo Indonesia.

    ReplyDelete
  11. Pakai uang sendiri buat nyumbang kan bisa masak nyumbang pakai uang APBD ...aneh..bilang aja loe mau korupsi sekarang susah aneh orang2 DPRD ini...jangan2 nggak pernah nyumbang dalam hidup wkwkwkwkkwkwk

    ReplyDelete
  12. Alesan mo nyumbang.. klo mo nyumbang sampeyankan makan gaji, duhai anggota dewan yang menita dihormati.. sumabngkan gajai sampeyan, itu lebih berkah..

    ReplyDelete
  13. Dasar DPRD goblok...kalo niat lo mau ikut membangun..ketika reses cari semua kekurangan di masyarakat yang blm diketahui eksekutif...jadikan masukan buat pemerintah...

    ReplyDelete
  14. Nah ini lah yg tdk disukai oleh Partai manapun karena dgn nilai uang 102 juta buatper Anggota dapat melancarkan mesin partai, nah sekarang kalo Non tunai bagai mana Mesin Partai berjalan, akibatnya Partai yg tdk mendukung Sistim Non Tunai itulah Partai Penentang Kebijakan Ahok

    ReplyDelete